You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Honor Anggota FKDM akan Naik 200 Persen
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Honor Anggota FKDM akan Naik 200 Persen

Pemerintah Provinsi (Pempro) DKI Jakarta akan menaikkan honor bagi pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tahun 2017 mendatang. Kenaikan honor bagi pengurus FKDM lantaran sejak lima tahun lalu honor anggota FKDM tidak ada perubahan.

Mudah - mudahan pada tahun depan, honor yang diterima pengurus FKDM naik menjadi 200 persen

"Honor yang diterima sejak tahun 2011 tidak mengalami kenaikan. Mudah - mudahan pada tahun depan, honor yang diterima pengurus FKDM naik menjadi 200 persen," ujar Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat membuka acara silaturahmi pengurus FKDM se-Jakarta Barat, Kamis (19/5). 

FKDM Diminta Siaga Antisipasi Kerawanan Pemilukada

Karenanya, Djarot meminta kerja anggota FKDM se Jakarta Barat lebih nyata di tengah kehidupan masyarakat. Nantinya mereka juga diminta membuat laporan atas kerja-kerja yang sudah dilakukan.

"Anggota FKDM juga harus membuat laporan kerja sesuai panduan di masing - masing wilayah. Laporan disampaikan ke Kesbangpol dan wali kota," ungkapnya. 

Djarot juga meminta pengurus FKDM Jakarta Barat mendata serta menilai kinerja anggotanya. Bila ada anggota yang tidak aktif atau pindah domisili, agar dicoret

"Saya tidak mau anggota FKDM tidur terlelap. Bantu lurah, camat dan masyarakat untuk menciptakan keamanan bersama," tandasnya

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11187 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1338 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1268 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1264 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye981 personBudhi Firmansyah Surapati